 |
| Foto : Youtube Bimas Islam Kemenag RI |
KUA Benua Kayong - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menetapkan awal bulan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Dengan keputusan ini, Hari Raya **Idul Adha 1447 Hijriyah (10 Dzulhijjah) disepakati jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, usai memimpin Sidang Isbat penetapan awal Dzulhijjah 1447 H yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026) malam.
“Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal yang telah terkonfirmasi terlihat di beberapa titik pemantauan, disepakati bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 Masehi. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriyah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 Masehi,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers.
Menag menjelaskan bahwa penetapan ini diambil secara objektif dan ilmiah berdasarkan integrasi dua metode, yakni perhitungan astronomis (hisab) dan pemantauan langsung di lapangan (rukyatul hilal), serta merujuk pada kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 88 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil rekapitulasi, posisi hilal di atas ufuk secara umum telah memenuhi syarat minimal kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.
Salah satu laporan rukyat yang dinyatakan berhasil berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesaksian tersebut kemudian dikukuhkan melalui sumpah oleh Hakim Pengadilan Agama setempat.
Ketetapan pemerintah tahun ini juga sejalan dengan kalender Pengurus Besar Nahdlatul Ulama serta Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sebelumnya telah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah 1447 H jatuh pada 18 Mei 2026. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dipastikan merayakan Hari Raya Idul Adha secara serentak pada Rabu, 27 Mei 2026.
Sidang Isbat turut dihadiri oleh Komisi VIII DPR RI, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, para pakar astronomi dan falak, serta duta besar negara sahabat. (*)
